Catatan Gerindra untuk Perubahan APBD Sulsel 2026: Dari Kelangkaan Elpiji Hingga Cicilan Utang PT SMI

JELAJAH.CO.ID,Makassar — Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulawesi Selatan menyoroti pendapatan daerah dan tata kelola administrasi dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2026.

Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Sulsel TA 2026 di gedung sementara DPRD Sulsel, Jalan Andi Pangerang Pettarani, Jumat 11 September 2026.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina, didampingi Wakil Ketua Yasir Machmud dan Fauzi Andi Wawo. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman turut menghadiri rapat tersebut.

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Firmina Tallulembang, mengatakan Fraksi Gerindra mengapresiasi penyampaian Pengantar Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD TA 2026.

“Berdasarkan hasil rapat internal Fraksi Gerindra pada Kamis 10 September 2026, kami menyampaikan pandangan umum yang konstruktif, tegas, dan berorientasi pada solusi,” kata Firmina saat membacakan pandangan umum fraksi.

Gerindra Soroti Target PAD

Firmina mengatakan Fraksi Gerindra mencermati target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulsel yang disesuaikan menjadi Rp6,36 triliun.

Menurutnya, pemerintah provinsi perlu mengoptimalkan PAD dengan tetap memperhatikan kemampuan dan daya beli masyarakat.

“Optimalisasi PAD tetap harus memperhatikan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Selain pendapatan, Gerindra menekankan pentingnya kedisiplinan administrasi dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap perencanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Fraksi Gerindra meminta Pemprov Sulsel menyiapkan dokumen pendukung setiap program secara matang dan jauh hari. Langkah tersebut dinilai penting agar DPRD dapat melakukan evaluasi dan memberikan pandangan secara terukur, transparan, serta akuntabel.

Minta Anggaran Pembebasan Lahan Stadion Sudiang

Gerindra juga menyoroti pembebasan lahan untuk pembangunan Stadion Sudiang. Fraksi tersebut meminta Pemprov Sulsel segera memasukkan dan merealisasikan anggaran pembebasan lahan dalam Perubahan APBD TA 2026.

Firmina menegaskan bahwa persoalan pembebasan lahan perlu mendapat pengawalan ketat agar hak masyarakat segera terselesaikan dan pembangunan infrastruktur olahraga dapat berjalan.

“Kami mengusulkan dengan tegas agar anggaran pembebasan lahan atau tanah pembangunan Stadion Sudiang segera dimasukkan dan direalisasikan dalam Perubahan APBD TA 2026,” katanya.

Gerindra juga meminta pemerintah tidak menunda pembayaran hak warga yang lahannya masuk dalam rencana pembangunan tersebut.

Dorong Pemprov Sulsel Maksimalkan Potensi Anggaran BNPB

Selain Stadion Sudiang, Fraksi Gerindra menyoroti potensi anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Gerindra meminta Pemprov Sulsel lebih proaktif memasukkan program infrastruktur dan mitigasi bencana ke dalam prioritas pembangunan daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat menyelaraskan pembangunan fasilitas publik sekaligus mengoptimalkan penyerapan anggaran dari pemerintah pusat.

Soroti Hak Anggota Dewan dan Administrasi Fraksi

Dalam pandangan umumnya, Gerindra juga menyampaikan sejumlah hal terkait kelembagaan fraksi dan hak anggota DPRD.

Fraksi Gerindra meminta Sekretariat DPRD Sulsel memenuhi hak protokoler, fasilitas pendukung kinerja, serta kebutuhan administrasi kesekretariatan fraksi secara tertib.

Menurut Gerindra, dukungan tersebut penting untuk menunjang pelaksanaan fungsi DPRD, terutama legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gerindra Minta Pemprov Atasi Kelangkaan BBM dan Elpiji

Gerindra turut menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji yang terjadi di tengah masyarakat.

Fraksi tersebut meminta Pemprov Sulsel melalui organisasi perangkat daerah terkait ikut mengambil langkah aktif, terutama dalam pengawasan distribusi serta membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pertamina dan PHD.

Di sisi lain, Gerindra meminta Pemprov Sulsel mulai mempersiapkan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2027 sejak sekarang.

Menurut Fraksi Gerindra, persiapan lebih awal dapat mencegah keterlambatan pencairan anggaran dan pelaksanaan program pada tahun mendatang.

Gerindra Kawal Belanja dan Pembiayaan Daerah

Pada sisi belanja, Fraksi Gerindra mendukung prinsip money follows program dalam pengelolaan total belanja daerah yang mencapai Rp10,556 triliun.

Gerindra juga menyatakan akan mengawal pengeluaran pembiayaan, termasuk pembayaran cicilan pokok utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp134 miliar.

Fraksi Gerindra meminta Pemprov Sulsel memastikan infrastruktur yang pembiayaannya menggunakan skema tersebut memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulsel berkomitmen untuk terus mengawal dan bersinergi dengan eksekutif. Kami mendukung langkah-langkah yang pro-rakyat dan akan mengusulkan perbaikan secara tegas demi stabilitas dan optimalisasi APBD Sulsel,” ujar Firmina.

Fraksi Gerindra selanjutnya menunggu tanggapan dan klarifikasi dari Gubernur Sulsel bersama jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas sejumlah catatan dan rekomendasi yang disampaikan dalam pandangan umum tersebut.