Demokrat Fokus Konsolidasi Internal dan Dorong Gagasan Dapil Nasional untuk Keadilan Pemilu

JELAJAH.CO.ID,Makassar – Partai Demokrat menegaskan belum masuk dalam pembahasan terkait pencalonan presiden (pencapresan) untuk pemilu mendatang. Partai berlambang bintang mercy tersebut saat ini memilih untuk berfokus pada dua agenda utama: penataan konsolidasi internal serta mendukung penuh kesuksesan program kerja pemerintah.

​Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) V DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan.

​Herman menjelaskan bahwa partainya memiliki timeline dan jadwal ketat yang harus dijalankan sesuai dengan agenda besar organisasi. Saat ini, konsolidasi internal masih terus bergulir di mana baru 20 provinsi yang menggelar Musda dan baru satu provinsi—yakni Jawa Tengah—yang telah menyelesaikan Musyawarah Cabang (Muscab).

​”Masih banyak PR internal yang harus kami selesaikan sehingga kami belum sampai kepada pembicaraan terkait dengan pencapresan,” ujar Herman, Jumat malam 23 Oktober 2026.

​Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo

​Selain agenda organisasi internal, Partai Demokrat juga memprioritaskan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Herman menekankan pentingnya menyukseskan program-program prioritas pemerintah agar dampak positifnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

​Apalagi, menurutnya, Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan besar yang dipicu oleh dinamika geoekonomi dan geopolitik global.

​”Ini adalah sebuah tantangan besar yang tentu kita harus bersatu bersama-sama membantu pemerintah di dalam melewati masa-masa yang tidak mudah ini,” tegasnya.

​Pengawalan RUU Pemilu: Gagasan Dapil Nasional dan PT

​Menyinggung soal proses legislasi kepemiluan yang sedang berjalan di DPR RI melalui Panja Komisi II, Herman menegaskan komitmen Partai Demokrat untuk menjaga prinsip demokrasi yang terbuka serta berasaskan Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).

​Salah satu poin krusial yang disoroti adalah gagasan pembentukan Dapil Nasional. Menurut Herman, Dapil Nasional merupakan jalan tengah yang adil untuk mengakomodasi akumulasi sisa suara pemilih di daerah pemilihan (dapil) yang selama ini terbuang dan tidak berhasil dikonversi menjadi kursi.

​”Suara nasional itu bukan semata-mata untuk menambah kursi atau mempersiapkan kursi bagi pengurus tertentu, tetapi untuk mewujudkan keadilan dalam perspektif sisa hasil suara yang tidak menjadi kursi di dapil,” jelasnya.

​Terkait pembahasan besaran ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold / PT), Herman menyebutkan ada dinamika usulan di kisaran 5% hingga 7%. Namun, ia menilai besaran 5% bisa menjadi angka yang cukup merata dan ideal, sembari menunggu hasil akhir proses legislasi antara DPR dan pemerintah.