Deng Ical Tegaskan Ikut Teken Usulan HMP DPR soal Polemik Gibran: Sebaiknya Mundur

JELAJAH.CO.ID,Makassar –  Gelombang pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI terkait polemik status hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Barisan anggota dewan lintas partai yang membubuhkan tanda tangan dilaporkan telah melampaui angka 50 orang.

​Salah satu legislator yang secara terbuka pasang badan dan menandatangani usulan tersebut adalah Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB asal Sulawesi Selatan, Dr. Syamsu Rizal MI alias Deng Ical. Ia mengakui namanya telah masuk dalam daftar pengusul resmi HMP.

​”Iya, saya salah satunya. Sudah masuk saya (yang ikut tanda tangan). Sudah lebih (dari 50 anggota DPR RI),” tegas Deng Ical saat dikonfirmasi, Selasa 10 November 2026.

​Mengenai rincian jumlah pasti kader Fraksi PKB yang ikut bertanda tangan, mantan Wakil Wali Kota Makassar ini menyebutkan bahwa daftar lengkap pengusung masih terus dirampungkan. Namun, ia memastikan dirinya telah mengambil posisi tegas di barisan depan.

​”Belum pi diexpos, tapi sudah masuk saya,” ujar Wakil Ketua Lembaga Kaderisasi Nasional (LKN) dan Lembaga Kemenangan Nasional DPP PKB Korwil Sulawesi tersebut.

​Demi Penegakan Negara Hukum

​Deng Ical menegaskan, pertimbangan utamanya ikut menandatangani berkas HMP adalah demi menjamin penegakan muruah negara hukum. Menurutnya, keputusan dari lembaga hukum berwenang sudah sangat jelas menetapkan status formal Gibran yang tidak lagi memenuhi syarat.

​”PKB ikut melihat karena negara kita ini negara hukum. Lembaga yang menggawangi soal hukum sudah mengeluarkan keputusannya. Jelas-jelas tidak bersyarat, jadi kita menganggap itu sebagai kenyataan hukum. Fakta hukumnya tidak bersyarat lagi sebagai wakil presiden,” papar Deng Ical.

​Ia menilai ada kelalaian fatal pada aspek administrasi sejak awal proses pencalonan. Akibat pengabaian kelayakan formal tersebut, keabsahan posisi Gibran di kursi RI-2 dinilai cacat secara tata negara.

​”Karena mengabaikan hal yang sifatnya administratif dulu proses pencalonannya. Kita anggap itu sudah tidak lagi memenuhi syarat formal. Ya, harusnya sih mundur,” sindirnya.

​Imbau Gibran Legowo Mundur

​Lebih lanjut, Deng Ical mengimbau agar Gibran dapat mengambil langkah legowo untuk mundur secara sukarela guna menghindari eskalasi politik yang panjang di Paripurna DPR, Pansus, maupun Hak Angket.

​”Kalau saya berharap tidak perlu ada proses menyatakan pendapat, pansus, atau angket. Sebaiknya beliau mundur supaya beliau tetap memiliki hak-hak konstitusional dan tidak perlu ada benturan proses politik,” jelasnya.

​Ia menambahkan, pengguliran HMP di Senayan merupakan instrumen konstitusional terakhir yang ditempuh ketika koridor administrasi pemerintahan mengalami kebuntuan.

​”Proses politik dan proses hukum itu jalan terakhir kalau proses administrasi pemerintahannya tidak jalan. Kalau administrasi pemerintahannya jalan dengan mundur, ya hak politik beliau tidak tercabut dan hak administrasinya sebagai pensiunan wakil presiden tetap ada,” pungkasnya.