Polsek dan Ditreskrimsus Polda Sulsel Bongkar Industri Pengoplosan Gas Subsidi di BTP Makassar, Pelaku Mengaku Belajar dari YouTube

JELAJAH.CO.ID,Makassar –  Subdit I Industri, Perdagangan, dan Investasi (Indagsi) / Pangan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan membongkar praktek pengoplosan tabung gas elpiji subsidi 3 kg ke tabung nonsubsidi di kawasan Bulevar Tamalanrea Pratama (BTP) Blok F, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

​Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap seorang pria berinisial AA (47) yang bertindak sebagai pelaku tunggal. Polisi mengungkap bahwa pelaku mempraktikkan aksi ilegalnya setelah belajar secara otodidak melalui tayangan YouTube.

​Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat sekitar yang curiga dengan aktivitas pengoplosan di sebuah rumah di Jalan Kedamaian Selatan 1 BTP Blok F No. 447.

​”Hasil dari penyelidikan diamankan satu orang pelaku yaitu atas nama AA (47). Barang bukti yang berhasil kita amankan antara lain 100 tabung gas 3 kg, 6 tabung gas 5,5 kg, 21 tabung gas 12 kg, 2 unit timbangan, 13 alat transfer gas, 1 unit kendaraan mobil, serta 50 segel tabung berwarna putih dan kuning,” ujar Didik saat konferensi pers di lokasi kejadian, Selasa 10 November 2026.

​Didik menambahkan, pelaku sudah menjalankan aksi ilegalnya sejak Agustus 2026 dan mampu meraup keuntungan fantastis hingga puluhan juta rupiah tiap bulannya.

​”Hasil atau keuntungan yang telah diperoleh pelaku selama beroperasi dari bulan Agustus sampai sekarang berkisar Rp55,2 juta dalam satu bulan,” jelasnya.

​Modus Operandi dan Belajar dari YouTube

​Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi membeberkan bahwa pelaku belajar metode pemindahan isi gas dari media sosial YouTube, sementara peralatan transfernya dibeli melalui platform perdagangan elektronik (e-commerce).

​”Dia belajar melakukan pengoplosan dari YouTube, sementara alat pemindahnya dia beli secara online,” ungkap Taufik.

​Dalam menjalankan aksinya, AA membeli gas elpiji 3 kg dari sejumlah toko dan pangkalan seharga Rp19.000 hingga Rp20.000 per tabung. Gas subsidi tersebut kemudian dipindahkan ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg.

​”Caranya dengan menggunakan ember hitam berisi es batu atau air agar memperlancar aliran gas. Tabung 3 kg ditempatkan di posisi atas dan tabung yang lebih besar di bawahnya. Setelah dioplos, tabung ditimbang untuk menyesuaikan berat standar,” tutur Taufik.

​Pengoplosan ini dilakukan pelaku sebanyak 20 hari dalam sebulan, di mana pengerjaan tabung 5,5 kg dilakukan berkala setiap 4 hari sekali karena pelaku beroperasi seorang diri.

​Dijual Murah ke Rumah Makan dan Restoran

​Hasil pengoplosan tersebut kemudian dijual oleh pelaku ke masyarakat umum serta pemilik warung makan dan restoran di wilayah Kota Makassar dengan harga di bawah standar eceran resmi pemerintah.

​”Tabung 5,5 kg dijual seharga Rp100.000 dengan keuntungan Rp60.000 per tabung. Sedangkan tabung 12 kg dijual Rp200.000 dengan keuntungan Rp120.000 per tabung. Total tabung nonsubsidi yang sudah disebarkan mencapai 510 tabung,” tambah Taufik.

​Di lokasi yang sama, Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengungkapkan lokasi kejadian tersebut dulunya merupakan pangkalan LPG resmi milik orang tua pelaku. Namun, izin usahanya telah dicabut sejak tiga tahun lalu setelah sang orang tua meninggal dunia.

​”Pelaku tidak memperpanjang izin usaha pangkalan LPG tersebut, melainkan memanfaatkan sisa-sisa tabung gas yang ada untuk menjalankan aksi pengoplosan,” kata Lilik.

​Terancam Pidana Berlapis

​Atas perbuatannya, tersangka AA kini mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman pidana berlapis.

​Pelaku dijerat dengan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Selain itu, pelaku juga dijerat Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp60 miliar.