Antisipasi Beban Fiskal Pilkada, DPRD Sulsel Usulkan Skema Dana Cadangan Mulai 2028

JELAJAH.CO.ID,Makassar  – Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat perdana bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel, menyusul terbentuknya komposisi DPRD periode baru 2024. Selain sebagai ajang silaturahmi dan pembahasan awal anggaran tahun 2027, pertemuan ini menyoroti laporan realisasi hibah Pilkada sebelumnya serta skema pembiayaan pesta demokrasi mendatang.

​Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Anwar Purnomo, mengungkapkan bahwa pada Pilkada sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengucurkan dana hibah mencapai lebih dari Rp500 miliar, dengan rincian Rp387 miliar untuk KPU dan Rp133 miliar untuk Bawaslu. Dari total anggaran tersebut, terdapat sisa dana yang tidak terserap dan telah dikembalikan ke kas daerah pada tahun 2026.

Baca Juga:  Rifqinizamy Karsayuda Ungkap Tiga Masalah Utama dalam Regulasi Pemilu

​”Ada pengembalian di tahun 2026 yang tidak terserap semua oleh KPU di angka Rp130-an miliar. Kemudian dari Bawaslu pengembalian sebesar Rp33 miliar,” ujar Andi Anwar Purnomo usai rapat, Senin 16 November 2026.

​Terkait persiapan Pemilu 2029 serta Pilkada yang diproyeksikan paling lambat digelar pada tahun 2031, Anwar menyebut pihak penyelenggara pemilu di daerah belum mengajukan estimasi maupun rincian kebutuhan anggaran. Hal ini dikarenakan KPU Sulsel masih menunggu instruksi resmi serta finalisasi Peraturan KPU (PKPU) dari KPU RI. Namun, pihak KPU Sulsel memastikan akan segera berkoordinasi ke pusat dalam waktu dekat.

​Belajar dari pengalaman sebelumnya, Komisi A memandang perlunya strategi khusus agar pembiayaan Pilkada tidak membebani keuangan daerah secara mendadak. Menurut Anwar, serapan anggaran sebesar Rp500 miliar dalam satu tahun anggaran tunggal sangat menguras kekuatan fiskal Pemprov Sulsel.

Baca Juga:  Temui Warga Laikang, Legislator Sulsel Hamzah Hamid Tampung Keluhan Jalan Rusak dan Layanan Sampah

​Untuk menyiasati hal tersebut, DPRD Sulsel menawarkan skema pembentukan dana cadangan atau sistem cicilan anggaran yang dimulai sejak tahun 2028, apabila estimasi biaya dari penyelenggara pemilu sudah ditetapkan.

​”Skema yang kita tawarkan ke KPU dan Bawaslu adalah bagaimana setidaknya mulai di tahun 2028 Pemprov sudah menyiapkan dana cadangan. Jadi ibaratnya skema penyediaan dana ini dicicil, supaya tidak menyerap dalam satu tahun anggaran saja, tetapi disiapkan 2 atau 3 tahun sebelumnya,” jelasnya.

​Anwar menegaskan, Pemprov dan DPRD Sulsel tetap harus bersiap mengantisipasi kebutuhan anggaran tersebut. Pasalnya, hingga saat ini belum ada perubahan regulasi yang mengalihkan pembiayaan Pilkada ke pemerintah pusat, sehingga seluruh kebutuhan anggaran masih menjadi tanggung jawab APBD.

Komentar Anda
Berita Lainnya