Yeni Rahman Awasi APBD 2025 di SMAN 2 Makassar: Soroti Masalah Zonasi dan Pemerataan Guru

JELAJAH.CO.ID,Makassar – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yeni Rahman, melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2025 di SMAN 2 Makassar, Senin 27 April 2026. Dalam kunjungan tersebut, legislator Fraksi PKS ini menyoroti sejumlah masalah klasik pendidikan yang hingga kini belum tuntas, mulai dari sistem zonasi hingga distribusi guru.

​Polemik Sistem Zonasi dan Jalur PPDB

​Yeni Rahman menilai bahwa sistem zonasi masih menjadi beban bagi sebagian orang tua siswa. Meski bertujuan memberikan akses bagi warga sekitar sekolah, kenyataannya kebijakan ini masih memicu pro dan kontra.

​”Satu sisi memberikan keadilan bagi yang dekat, tapi di sisi lain menyulitkan orang tua yang rumahnya tidak masuk radius. Bagaimana perasaan anak yang rumahnya dekat sekolah tapi tetap tidak diterima?” ujar Yeni Rahman.

​Ia juga menambahkan bahwa skema jalur afirmasi, prestasi, hingga perpindahan orang tua belum mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan yang adil.

​Nasib Siswa Kategori ‘Abu-Abu’ yang Terabaikan

​Sorotan tajam Yeni tertuju pada siswa yang ia sebut sebagai kategori “Abu-Abu”. Mereka adalah kelompok siswa yang:

​Bukan berasal dari keluarga penerima bantuan (KIP/PKH).

​Tidak memiliki prestasi akademik/non-akademik yang menonjol.

​Rumahnya tidak berada di zona prioritas terdekat sekolah.

​“Anak-anak ini mau sekolah di mana? Ini sering tidak terjawab. Mereka tidak masuk prioritas tapi tetap butuh sekolah,” tegas politisi perempuan tersebut.

​Pemerataan Kualitas Sekolah dan Distribusi Guru

​Guna mengatasi masalah ini, Yeni mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk serius melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Menurutnya, istilah “Sekolah Unggulan” justru memperlebar jurang kesenjangan antar-sekolah.

​”Kalau kualitas sekolah sudah merata, orang tua tidak akan lagi mengejar satu atau dua sekolah tertentu saja. Stigma sekolah favorit ini yang harus dihilangkan,” tambahnya.

​Selain fasilitas, Yeni mendesak Dinas Pendidikan Sulsel untuk melakukan pemetaan kompetensi guru secara transparan. Ia meminta agar guru-guru berprestasi didistribusikan secara adil ke seluruh sekolah, bukan menumpuk di satu tempat.

​Evaluasi Label Sekolah Unggulan

​Yeni mengakhiri kunjungannya dengan meminta evaluasi terhadap label sekolah unggulan. Menurutnya, minat masyarakat yang tinggi tidak serta-merta menjadikan sebuah sekolah layak disebut unggulan jika indikator kualitasnya tidak jelas.

​”Jika hanya karena banyak peminat, itu namanya sekolah favorit, bukan unggulan. Pemerintah harus memastikan standar kualitas yang sama di seluruh wilayah Sulawesi Selatan,” pungkasnya.