Beban Utang Rp1 Triliun Hantui APBD, DPRD Sulsel Kritik LKPJ Gubernur 2025

JELAJAH.CO.ID,Makassar –  DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Panitia Kerja (Panja) LKPJ terus melakukan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Sejumlah catatan penting mengemuka, termasuk masih tingginya utang daerah yang mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Wakil Ketua Panja DPRD Sulsel, Patudangi, menjelaskan bahwa pembahasan LKPJ dilakukan bersama tim penunjang dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengurai berbagai persoalan yang dihadapi selama pelaksanaan anggaran.

“Ini kan LKPJ yang kita bahas, realisasi pelaksanaan APBD 2025. Kita evaluasi bersama OPD untuk melihat permasalahan yang muncul, dan itu akan kita rumuskan menjadi rekomendasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD akan segera menggelar rapat internal guna menyusun rekomendasi resmi yang nantinya akan disampaikan dalam rapat paripurna.

“Insya Allah besok kita susun rekomendasinya bersama tim, untuk kemudian dibacakan secara resmi,” katanya, Rabu 6 Mei 2026.

Terkait kondisi keuangan daerah, Patudangi mengungkapkan bahwa total utang Pemprov Sulsel saat ini masih berada di kisaran Rp1 triliun, meskipun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

“Secara keseluruhan masih sekitar satu triliun, tapi sudah ada penurunan dibanding tahun lalu,” jelasnya.

Ia merinci, sebagian utang tersebut telah diakomodasi dalam APBD 2026 dan akan dibayarkan pada tahun anggaran berjalan, dengan nilai mencapai sekitar Rp800 miliar lebih.

Sementara silpa TA 2025 Rp 208 miliar lebih ada belanja wajib antara lain listrik, pdam, gaji pppk dan lain-lain.

“Intinya silpa 2025 sudah ada peruntukannya,”tutur legislator dari Partai Gerindra ini.

Selain utang kepada pihak ketiga, DPRD juga menyoroti kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) namun berdasarkan penjelasan kepala BKD Resa bahwa sisa utang DBH tinggal 2 bulan akan bayar 2027 dengan alasan pembayaran maju 2026 yang seharusnya di bayar 2027.