Komisi D DPRD Sulsel Bongkar Sengkarut Proyek Daerah: Mess Bali Mangkrak

JELAJAH.CO.ID,Makassar – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan membongkar sejumlah persoalan krusial terkait pengelolaan aset dan anggaran daerah. Dalam rapat evaluasi terbaru, sorotan tajam tertuju pada proyek Mess Bali yang mangkrak bertahun-tahun serta Bendungan Reservoir Lalengrie yang tak kunjung berfungsi.

​Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengungkapkan bahwa temuan-temuan ini menjadi catatan merah dalam pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dan Evaluasi APBD Semester I Tahun 2026.

​Ironi Mess Bali: Anggaran Mengalir, Kondisi Malah Memburuk

​Salah satu temuan paling mencolok adalah proyek renovasi Mess Bali. Aset daerah yang berada di lokasi strategis ini digadang-gadang mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun realitasnya, proyek ini justru jalan di tempat meski telah dianggarkan selama tiga tahun berturut-turut.

​”Informasi yang kami peroleh, sebelum dikerjakan kondisinya justru lebih bagus. Setelah dikerjakan, malah menjadi lebih jelek,” ujar Kadir Halid dengan nada kecewa, Kamis 9 Juli 2026.

​Sengkarut proyek ini makin diperparah dengan rekam jejak kontraktor yang dinilai bermasalah. Kadir membeberkan bahwa telah terjadi dua kali pemutusan kontrak kerja. Anehnya, walau nama perusahaan pelaksana berganti, aktor di balik pengerjaannya diduga tetap orang yang sama.

​Melihat adanya indikasi kerugian daerah dan tata kelola yang serampangan, Komisi D mengambil langkah tegas. “Temuan ini kami rekomendasikan untuk diproses di Aparat Penegak Hukum (APH) karena selama tiga tahun aset itu tidak bisa dimanfaatkan dan tentu sangat merugikan daerah,” tegas Kadir.

​Bendungan Lalengrie Diduga Salah Perencanaan, Dewan Minta Audit

​Selain Mess Bali, proyek infrastruktur lain yang mandek adalah Bendungan atau Reservoir Lelengrie. Meski telah menyedot anggaran daerah selama beberapa tahun, fasilitas ini sama sekali belum bisa difungsikan untuk masyarakat.

​Komisi D menemukan adanya kendala teknis serius pada sistem pemompaan air dari sungai ke bak penampungan yang posisinya lebih tinggi. Diduga kuat, ada kesalahan perencanaan terkait kapasitas pompa dan daya listrik yang tidak memadai.

​Atas dasar itulah, dewan sepakat mendesak instansi terkait untuk segera melakukan audit investigatif. “Teman-teman di Komisi sepakat agar dilakukan audit terhadap Bendungan Lelendri karena sampai sekarang belum berfungsi,” tambahnya.

​Rapor APBD Semester I 2026: Pendapatan Bagus, Belanja Loyo

​Di sisi lain, Komisi D juga memaparkan hasil evaluasi kinerja mitra kerja mereka, yakni Dinas Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, dan Cipta Karya hingga Juni 2026.

​Secara umum, performa dinas tersebut menunjukkan rapor yang dinamis:

​Sektor Pendapatan: Realisasi target dinilai sudah cukup baik dan on-the-track.

​Sektor Belanja: Masih sangat rendah dan lambat.

​Kadir Halid mengingatkan agar sisa anggaran belanja segera digenjot di paruh kedua tahun ini. Percepatan realisasi belanja dinilai krusial agar program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak makin tertunda.