Nilai Ashabul Kahfi Gagal, Busrah Abdullah Desak DPP Lakukan Evaluasi Kepemimpinan

JELAJAH.CO.ID,Makassar – Internal Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan memanas. Penasihat Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPW PAN Sulsel, Busrah Abdullah, melayangkan protes keras terkait dinamika kepemimpinan partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Busrah secara tegas menolak wacana penetapan Plt Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi, untuk menjadi ketua definitif. Menurutnya, penunjukan Kahfi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pasca-penarikan Husniah Talenrang ke DPP memang sah secara Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai karena posisinya sebagai Koordinator Wilayah Sulawesi. Namun, hal itu sifatnya sementara.

“Apabila kasus yang dihadapi Bu Husniah selesai dan tidak terbukti, jabatan Ketua DPW harus dikembalikan kepada beliau. Beliau dipilih secara sah dan legal menurut AD/ART. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dikembalikan,” ujar Busrah, Senin 27 Juli 2026.

Ia juga mengkritik langkah DPP yang menarik Husniah menjadi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN di tengah persoalan yang dihadapi. Menurut Busrah, penarikan tersebut keliru dan seharusnya menyelesaikan permasalahan di tingkat provinsi terlebih dahulu.

Soroti Kegagalan Perolehan Kursi dan Nepotisme

Tidak hanya soal status kepemimpinan, Busrah membeberkan alasan mendasar di balik penolakannya terhadap Ashabul Kahfi. Ia menilai Kahfi gagal mempertahankan basis kekuatan PAN di Sulawesi Selatan pada pemilu terakhir.

“Beliau ini gagal di Sulsel. Kursi DPRD Provinsi merosot dari 9 menjadi tinggal 4. Kursi DPD kabupaten/kota dari yang tadinya ratusan kini tersisa puluhan. Ada yang tadinya dapat 5 sampai 6 kursi, turun tinggal 2 kursi. Yang bertanggung jawab atas penurunan ini tentu Ketua DPW,” tegasnya.

Selain masalah performa elektoral, Busrah menyuarakan kritik terkait regenerasi kepemimpinan dan dugaan praktik nepotisme di tubuh partai:

Aturan Periodesasi: Kahfi dinilai sudah terlalu lama menjabat hingga 4 periode, yang dianggap menyalahi semangat regenerasi dalam AD/ART partai.

Penunjukan Kerabat: Busrah menyoroti posisi anak Kahfi yang ditunjuk sebagai Ketua DPD PAN Makassar, yang dinilainya minim pengalaman dibanding kader senior lain seperti Haji Sangkala Sadiko. Ia juga menyinggung pencalonan anak Kahfi di Pilkada Bantaeng dan Pileg provinsi yang berujung kegagalan.

Akuntabilitas: Pengelolaan dana dan tata kelola partai dianggap kurang transparan dan terkesan dikuasai oleh kelompok tertentu.

Ancam Kirim Surat ke DPP hingga Unjuk Rasa

Menghadapi situasi ini, Busrah menyatakan siap melakukan perlawanan jika DPP PAN memaksakan Ashabul Kahfi menjadi ketua definitif kembali.

“Saya akan lawan kalau beliau coba mau bertahan. Bentuk perlawanannya ya saya demo, bersurat resmi ke DPP atas nama MPP. Saya tidak mau PAN di Sulsel habis, apalagi persaingan Pemilu 2029 akan sangat ketat,” tegas Busrah.

Sebagai solusi, Busrah menyarankan DPP PAN untuk cermat melihat potensi kader-kader daerah yang berprestasi. Jika Husniah Talenrang tidak kembali memimpin, ia menilai figur sukses seperti Bupati Maros (Chaidir Syam) jauh lebih layak menahkodai PAN Sulawesi Selatan ke depan.