Gabung PAN, Andi Nurhidayati Minta Namanya Dicoret dari Kepengurusan PPP

JELAJAH.CO.ID,Makassar – Dinamika politik di Sulawesi Selatan kembali menghangat menjelang pelantikan serentak pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dijadwalkan pada Juni mendatang. Politisi senior, Andi Nurhidayati, secara terbuka menyatakan sikapnya untuk tidak lagi dilibatkan dalam struktur kepengurusan partai berlambang Ka’bah tersebut.

​Langkah ini diambil menyusul keputusan politiknya untuk hijrah ke Partai Amanat Nasional (PAN). Andi Nurhidayati menegaskan bahwa proses perpindahannya sedang berjalan, sehingga ia telah meminta agar namanya tidak dimasukkan ke dalam Surat Keputusan (SK) kepengurusan PPP yang baru.

​”Bulan depan pelantikan pengurus DPW. Saya sudah minta jangan dimasukkan nama saya. Karena saat ini proses (pindah ke PAN) sedang berjalan, makanya saya meminta tidak dilibatkan dalam kepengurusan PPP menjelang pelantikan dan bintek serentak Juni nanti,” ujar Andi Etti-sapaan Andi Nurhidayati saat dikonfirmasi pada, Rabu 21 Mei 2026.

​Misi Menghidupkan Kembali PAN Soppeng

​Keputusan Andi Nurhidayati merapat ke partai matahari terbit rupanya membawa misi besar. Saat ini, dirinya justru menjadi figur kunci yang dipercaya untuk menyusun dan merapikan komposisi kepengurusan PAN di daerah, khususnya untuk Kabupaten Soppeng.

​Ia mengakui, tantangan terbesar PAN di Soppeng adalah mengembalikan kejayaan partai yang sempat vakum dan kehilangan kursi di parlemen lokal selama satu dekade terakhir.

​”Belum (rampung) karena saya yang ditunggu untuk memasukkan nama-nama pengurus. Saat ini saya sementara mencari orang-orang yang tepat, karena PAN Soppeng bisa dibilang ‘mati suri’ selama 10 tahun tanpa ada anggota DPRD,” jelasnya.

​Pilih Struktur Ramping demi Efektivitas Kerja

​Dalam menyusun nakhoda baru PAN di daerah tersebut, Andi Nurhidayati memilih strategi yang pragmatis dan taktis. Alih-alih memenuhi kuota struktur dengan mengandalkan kuantitas, ia lebih memilih kepengurusan yang ramping namun diisi oleh kader-kader yang aktif bergerak.

​Dari format SK yang menyediakan kuota sekitar 50 orang, ia berencana hanya memangkas dan mengisinya dengan kisaran 30 orang saja. Langkah ini diambil demi menjaga ritme kerja organisasi partai ke depan.

​”Dalam format SK sebenarnya kapasitasnya sekitar 50-an orang, tetapi rencana saya hanya 30-an orang saja yang penting mereka bisa aktif. Saya khawatir kalau terlalu banyak (pengurus), justru nantinya susah untuk mencapai kuorum saat rapat,” pungkasnya.

Diketahui, saat ini mantan legislator DPRD Sulsel itu tercatat sebagai pengurus PPP Provinsi sekaligus Ketua Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Sulawesi Selatan.