Stabilitas Pangan Terancam, Komisi B DPRD Sulsel Kerahkan Satgas dan Instruksikan Pabrik Pakan Tak Naikkan Harga

JELAJAH.CO.ID,Makassar –  Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas keberlangsungan usaha peternakan ayam petelur dan stabilitas pasokan pangan daerah di Gedung DPRD Sulsel, Kamis 13 Agustus 2026.

​Rapat tersebut menyoroti melonjaknya dinamika harga pakan serta disparitas harga telur di tingkat peternak hingga ke pasaran.

​Sekretaris Komisi B DPRD Sulsel, Zulfikar Limolang, menegaskan bahwa seluruh produsen dan pabrik pakan diminta untuk mematuhi instruksi agar tidak menaikkan harga pakan ternak selama belum ada harga resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.

​”Meskipun harga pakan memiliki rentang fluktuasi batas atas dan batas bawah yang berbeda-beda di tiap produsen, prinsip utamanya adalah petani dan peternak tidak boleh dirugikan,” ujar Zulfikar usai rapat.

​Guna menjaga stabilitas harga telur di pasaran, Komisi B merumuskan tiga langkah strategis:

​Operasi Pasar: Meminta Perum Bulog dan Pemerintah Provinsi Sulsel untuk segera menggelar operasi pasar secara masif.

​Pengawasan Ketat: Mendorong peternak berkoordinasi langsung dengan Satgas Pangan daerah serta aparat Polres setempat untuk mengontrol harga telur di tingkat pedagang.

​Kampanye Konsumsi: Menggalakkan gerakan edukasi kampanye “Ayo Makan Telur” untuk menjaga tingkat penyerapan pasar.

​Rencana Pemanggilan Khusus BUMN PT Berdikari

​Selain pakan dan harga telur, Komisi B secara khusus menyoroti ketidakhadiran perwakilan PT Berdikari dalam RDP tersebut. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang kewenangan impor kedelai—salah satu bahan baku utama pakan ternak—peran PT Berdikari dinilai sangat krusial.

​”Kita akan panggil khusus PT Berdikari secara internal Komisi B. Kita ingin menggali lebih dalam, apakah ada keterkaitan langsung antara kebijakan impor kedelai yang mereka jalankan dengan lonjakan harga pakan ternak saat ini,” tambah Zulfikar.

​Dinas Peternakan Amankan Komitmen Pabrik Pakan & Siapkan Forum Perunggasan

​Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sulsel, Ir. Taufiq, memaparkan bahwa populasi unggas ayam petelur di Sulsel saat ini mencapai kisaran 19 juta ekor. Sentra populasi terbesar berada di Kabupaten Sidrap, disusul Kabupaten Maros, Bone, Soppeng, dan Bulukumba.

​Taufiq menjelaskan, Pemprov Sulsel telah melakukan sejumlah langkah antisipatif sebelum RDP digelar. Salah satunya melalui diskusi bersama Dirjen Peternakan dan Direktur Perunggasan Kementan RI pada 8 Agustus lalu.

​”Dari pertemuan tersebut, disepakati bahwa seluruh pabrik pakan berjanji untuk tidak menaikkan harga sampai kondisi harga pakan dan telur kembali stabil,” terang Taufiq.

​Menanggapi kendala logistik dan rantai pasok, Taufiq mengungkapkan adanya selisih harga (disparitas) antara acuan di Kabupaten Sidrap dan Makassar—seperti harga Rp40.000 di Sidrap yang menjadi Rp45.000 saat dijual di Makassar akibat margin dan biaya transportasi. Keterlambatan distribusi dalam 1–2 bulan terakhir juga sempat dipengaruhi oleh antrean bahan bakar (BBM).

​Untuk menyikapi persoalan data populasi serta alur pasokan jagung dari Bulog yang kerap dikeluhkan peternak, Disnakeswan Sulsel berencana membentuk wadah resmi Forum Perunggasan Peternak Sulsel.

​”Forum ini nantinya melibatkan unsur pemerintah, pelaku usaha, asosiasi peternak, hingga akademisi. Dengan data yang riil dan koordinasi terpadu, kita bisa mengambil respons cepat bila terjadi gejolak harga atau kelangkaan bahan pakan di lapangan,” tutup Taufiq.