Raker Komisi D DPRD Sulsel Soroti Deviasi Progres dan Pencairan Anggaran Program Jalan Multiyears

JELAJAH.CO.ID,Makassar – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja evaluasi terkait tindak lanjut hasil konsultasi luar daerah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026. Rapat tersebut menyoroti capaian progres dan kendala teknis pada program Multiyears Project Contract (MYC) Preservasi Jalan Tahun 2025–2027.

​Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Muhammad Sadar, mencecar pihak pelaksana proyek dan Dinas Bina Marga terkait deviasi pekerjaan pada Paket 1 yang dikerjakan oleh PT Tristar Mandiri Karisma Karya KSO. Proyek senilai Rp430 miliar lebih yang dikontrak sejak 4 Desember 2025 tersebut tercatat mengalami deviasi minus. Dari target rencana sebesar 42,66%, realisasi di lapangan baru menyentuh angka 40,99% atau mengalami deviasi sebesar minus 1,67%.

​Selain deviasi fisik, Komisi D juga mempertanyakan rendahnya realisasi pencairan keuangan yang baru mencapai 14,93%, dari yang seharusnya minimal mencapai 30%.

​Perwakilan pelaksana proyek (pemenang tender) menjelaskan bahwa keterlambatan pengajuan pencairan anggaran disebabkan oleh fokus pekerjaan yang saat ini didominasi oleh struktur beton. Pekerjaan beton mensyaratkan umur pengujian material selama 28 hari sebelum berkas penagihan dapat diajukan secara resmi.

​Pihak kontraktor juga mengakui sengaja menunda (pending) pekerjaan pengaspalan jalan akibat melonjaknya harga bahan baku aspal dan fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Untuk sementara, pekerja lapangan difokuskan pada penyelesaian struktur beton, talud, serta pekerjaan minor lainnya sambil menunggu kepastian kebijakan penyesuaian harga (eskalasi).

​Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. H. Andi Ihsan, S.T., M.M., mengungkapkan bahwa dari total 6 paket pekerjaan MYC yang berjalan, empat paket di antaranya telah mencatatkan progres minus, yakni Paket 1, Paket 2, Paket 4, dan Paket 5. Hanya Paket 3 dan Paket 6 yang sejauh ini masih berada pada jalur aman.

​Terkait kendala lonjakan harga material dan status keadaan kahar (force majeure), Andi Ihsan menjelaskan bahwa hasil konsultasi bersama Kementerian PU dan LKPP merujuk pada Perlem LKPP Nomor 4 yang menyatakan penetapan keadaan kahar harus didasari oleh keputusan resmi pemerintah. Sebagai langkah konkret di lapangan, pihak Dinas Bina Marga mempertimbangkan opsi perubahan spesifikasi teknis (re-design) pada sejumlah titik.

​Pihaknya berencana mengalihkan sebagian spesifikasi pengaspalan menjadi konstruksi beton (rigid pavement) guna menyikapi melambungnya harga aspal yang sangat tinggi di pasaran.

​Adapun rincian penanganan fisik pada koridor sepanjang 300 km tersebut mencakup pengaspalan berkala (full recond) sepanjang kurang lebih 50 km, beton badan jalan (recond) sepanjang 7 km, serta beton bahu jalan sepanjang 30 km. Sisa penanganan lainnya dilakukan secara penambalan (patching) pada titik-titik kerusakan tertentu seperti di jalur Sungguminasa–Malino. Pihak DPRD meminta rincian rinci terkait volume perbaikan spot tersebut agar dievaluasi secara transparan.