Mencegah Turbulensi Internal: Catatan untuk DPD Golkar Sulsel

Oleh

Adi Suryadi Culla

Dosen Fisip Universitas Hasanuddin/pengajar pada Pascasarjana Ilmu Politik dan Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas

Seharusnya pendidikan politik sebagai fungsi partai politik dapat mencerahkan publik. Namun ada yang tampak bias dalam dinamika politik yang kini santer dibicarakan di Sulawesi Selatan. Yakni, isu hubungan antara DPD Golkar Makassar dengan kelembagaan serta elit struktur DPD Golkar Provinsi yang baru terpilih. Seharusnya pasca Musda lalu, dengan terpilihnya Ilham Arief Sirajuddin (IAS) sebagai Ketua DPD baru, segalanya idealnya memutar ke sentrum “titik nol”.

Tantangan bagi Golkar secara vertikal, khususnya pasca Musda adalah mengelola soliditas dan keharmonisan. Gagal mengelola keharmonisan internal adalah isyarat partai berlambang beringin tersebut akan mengalami tantangan berat ke depan. Apalagi dari pengalaman Pemilu 2024 sebelumnya, posisinya tergencet dari kursi dominan di DPRD Provinsi, dan itu untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak kelahirannya dari Rahim Orde Baru, ia terpuruk ke posisi kedua. Bahkan mungkin terancam Kembali dalam pertarungan Pemilu 2029 ke depan, jika gagal mengelola konflik yang menjadi penyebab paling krusial yang dialami sekitar hampir dua dekade yang dilalui di daerah lumbung besarnya.

Potret Positif Appi

Apa yang sebenarnya sangat penting dipelihara oleh partai politik, khususnya tantangan serius bagi Golkar, untuk bisa dinilai berhasil eksis dan menunjukkan reputasi politik? Tentu tidak lepas dari tujuan pragmatis pembentukannya sebagai salah satu elemen penting dari suatu sistem demokrasi.

Pertama, poin sukses paling real, kalau prestasi partai politik itu mau dinilai, adalah keberhasilan dalam memenangkan Pemilu. Secara pragmatis, disitu ukurannya. Yaitu bahwa ia mampu bergulat (survive) atau mampu menjamin keberlangsungan hidupnya di tengah proses seleksi alamiah. Lihat jejak sejarah memberi pelajaran bagi partai yang kedodoran, atau tidak mampu membangun pengaruh dan dukungan politik, pasti akan tergeser ke pinggir, terlempar ke posisi marjinal, akibat kehilangan dan ditinggalkan konstituen, bahkan mungkin ujungnya ada yang jadi fosil atau ornament saja.

Potret Golkar Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin (Appi), secara obyektif menampilkan potret positif. Maksud positivitasnya, keberhasilan memperoleh suara atau menambah perolehan suara/kursi pada lembaga DPRD Kota Makassar. Meneguhkan posisi kedua, setelah sebelumnya sekian lama nomor satu namun tergeser Nasdem. Pasti tidak mudah, di tengah gelombang massif, berhasil terselamatkan dari ancaman “hukum besi” demokrasi.

Hal kedua, potret positif berikutnya dari reputasi suatu partai politik yang dinilai urgen untuk diamati sebagai bentuk reputasi rielnya adalah keberhasilan merebut dan memenangkan domain kelembagaan eksekutif. Keberhasilan Golkar Makassar kemudian berbuah nilai positivitas, dengan duduknya Munafri Arifuddin pada kursi Walikota Makassar. Apalagi Makassar merupakan episentrum dinamika politik di Sulawesi Selatan. Dari Analisa geopolitik, logika yang dapat digunakan adalah siapa yang merebut daerah inti (core area) atau jantung kekuasaan (heartland), dan berhasil mengolahnya sebagai basis kekuatan, maka ia potensial untuk menguasai daerah-daerah pinggiran ruang sekitar.

Didera Konflik Internal

Berbagai keberhasilan yang dicapai kota Makassar dalam menata diri dan mengelola pembangunan, otomatis dari segi politik pasti tidak bisa dipisahkan dari figur Walikota yang memimpin. Keberhasilan Appi mengelola birokrasi dan menjalankan kebijakan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan sosial dan infrastruktur kota, tentu secara simbolisasi tidak bisa dilepaskan dari latar Golkarnya. Sosok Appi adalah simbol citra diri Golkar, dan terbukti keseriusan, kerja keras Appi untuk membawa Makassar menjadi lebih baik. Segala bentuk penghargaan yang diraih dari penilaian berbagai lembaga resmi itu jejak utamanya.

Itulah sebab pesan penting disini, Golkar perlu memperkuat posisi di tengah tantangan dinamika politik yang berat ke depan. Jalannya adalah memelihara keharmonisan horizontal dan vertikal, meminimalisasi konflik potensial yang mungkin berdampak kontraproduktif bagi konsolidasi kekuatan kelembagaannya.

Masalahnya, inilah salah satu penyakit umum partai politik, yang membuat keberadaanya merosot karena kegagalan dalam mengelola konflik. Potret buram yang membuatnya terpuruk, dalam kasus Golkar malahan kehilangan dominasi di Sulsel. Partai ini ada baiknya belajar dari pengalaman sejarah, Berulangkali melewati pase kontestasi Pemilu, bahkan Pilkada, buntutnya mengalami degradasi perolehan suara. Dominasinya sejak Orde Baru hingga era reformasi, akhirnya tergerus, lalu tersingkirkan ke bawah. Bahkan menyongsong Pemilu 2029 ke depan, kemungkinan terancam pertarungan parpol yang bakal makin kompetitif, di tengah pluralitas atau ancaman banyak partai lama maupun baru.

Struktur kepartaian Golkar di Sulawesi Selatan penting  merawat keharmonisan. Tidak terperangkap konflik internal, yang dipicu gesekan antar elit dan disharmoni antar jaringan perangkat derivatifnya. Konflik internal betapapun, dari segi struktural dan kultural, tak pelak akan berdampak meluber ke basis massa. Resikonya konstituensi partai juga berisiko pecah, terfragmentasi.

Ada apologi bahwa konflik itu hal biasa. Di domain organisasi manapun, apalagi di partai politik seperti Golkar pasti ada, tak terelakkan. Bukan partai, jika tak diwarnai konflik. Segalanya kondusif jika kategorinya konflik rasional (fungsional), tapi penyebab keterpurukan sejauh teramati dialami partai beringin itu adalah konflik parsial atau fragmentatif.

Ironis jika Golkar Kembali memantik turbulensi. Bukankah partai beringin yang sudah melampaui pengalaman panjang ini justeru seharusnya kini bisa lebih matang, dalam memanage konflik, menjadikannya spirit positif? Wallahu’alam.(*)