Ketua DPRD Sulsel dan Pertamina Gelar Rakor: Stok BBM dan LPG Subsidi Aman, Pengawasan Diperketat Pasca-Fenomena Antrean

JELAJAH.CO.ID,Makassar — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi bersama PT Pertamina Patra Niaga Retail Sulselbar untuk membahas penanganan isu antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pasokan LPG 3 kilogram di wilayah Sulawesi Selatan.

​Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat Pertamina yang telah menjalankan tiga dari empat poin rekomendasi RDP sebelumnya. Meskipun jaminan stok BBM dan LPG subsidi untuk wilayah Sulsel dipastikan cenderung aman, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.

​”Teman-teman yang berasal dari 24 kabupaten/kota tentu akan turun masing-masing di dapilnya untuk melakukan fungsi pengawasan. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana pengawasan stok ini bisa benar-benar tepat sasaran dan digunakan oleh yang memang membutuhkan,” ujar Andi Rachmatika, Rabu 9 September 2026.

​Dalam kesempatan yang sama, Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina Sulselbar, Rainier Axel S.P. Gultom, memaparkan sejumlah faktor utama pemicu tingginya antrean di lapangan. Selain peningkatan demand Solar sebesar 10 hingga 15 persen pada periode Juni–Agustus, timbulnya disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi pasca-penyesuaian harga Dex Series dan Pertamax Turbo per 1 September turut memicu maraknya aksi pelangsir.

​”Di beberapa titik, khususnya Kota Makassar sebagai pintu utama jalur logistik, peningkatan konsumsi Solar bahkan mencapai 25 persen. Kami menemukan fakta banyak kendaraan logistik yang memodifikasi tangki dan menginap di SPBU untuk mendapatkan kuota harian 200 liter,” jelas Rainier.

​Terkait kelangkaan LPG 3 kg, Rainier mengklarifikasi bahwa pada pertengahan Agustus terjadi lonjakan konsumsi di sejumlah daerah akibat beralihnya fungsi penggunaan tabung dari rumah tangga ke pompanisasi lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Pertamina merespons hal tersebut dengan menyalurkan extra dropping secara selektif. Sementara untuk wilayah Kota Makassar, antrean beberapa hari terakhir dipicu oleh maraknya isu dan penggiringan opini di media sosial yang menimbulkan aksi panic buying.

​Pertamina mencatat bahwa konsumsi BBM jenis Solar dan Pertalite terus meningkat melampaui alokasi kuota resmi. Meski diperkirakan akan mengalami over quota hingga 10,3 persen di akhir tahun untuk LPG 3 kg, Pertamina menegaskan tetap memprioritaskan ketersediaan pasokan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

​Sebagai tindak lanjut, Pertamina merespons surat edaran Gubernur Sulsel tertanggal 7 September terkait pembentukan Tim Satgas Gabungan Lintas Sektoral untuk menindak tegas praktik kecurangan di lapangan. Langkah ini meniru keberhasilan Satgas Lokal di Kabupaten Bone yang dinilai efektif menyeleksi penerima surat rekomendasi dari OPD, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa memicu kepanikan warga.