Era Digital, Bawaslu Sulsel Soroti Potensi Manipulasi AI dalam Pemilu

JELAJAH.CO.ID,Makassar – Anggota Bawaslu Sulawesi Selatan, Abdul Malik, mengidentifikasi dan memetakan isu-isu demokrasi kontemporer serta potensi pelanggaran pemilu yang semakin kompleks di tengah perkembangan teknologi digital dalam forum konsolidasi demokrasi bersama Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulawesi Selatan, di Auditorium Drs. KH. Muhyiddin Zain, UIM Makassar, Rabu 24 Juni 2026.

Forum yang diikuti pengurus wilayah, cabang, dan kader GP Ansor dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan itu menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman kader terhadap dinamika demokrasi dan tantangan pengawasan pemilu yang terus berkembang.

Abdul Malik mengatakan bahwa tantangan demokrasi saat ini tidak lagi terbatas pada pelanggaran konvensional, tetapi telah merambah ruang digital yang menghadirkan pola pelanggaran baru.

“Tantangan demokrasi kita hari ini tidak lagi semata-mata soal kecurangan di bilik suara. Ruang digital telah membuka medan baru pelanggaran yang jauh lebih sulit dideteksi dan sangat cepat menyebar ke masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, digitalisasi telah mengubah modus pelanggaran, mulai dari kampanye hitam di media sosial, penyebaran hoaks dan disinformasi, polarisasi di ruang digital, hingga praktik politik uang yang memanfaatkan platform digital.

Selain itu, perkembangan teknologi juga memunculkan tantangan baru berupa penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam memproduksi konten manipulatif yang berpotensi memengaruhi persepsi publik.

“Perkembangan kecerdasan buatan telah menghadirkan tantangan baru bagi demokrasi. Teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk memproduksi konten manipulatif, termasuk gambar, video, maupun narasi yang menyerupai fakta sehingga berpotensi menyesatkan publik dan memengaruhi preferensi politik masyarakat apabila tidak disikapi secara kritis,” ungkapnya.

Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sulsel itu juga mengapresiasi peran strategis GP Ansor dalam memperkuat pengawasan partisipatif. Jaringan kader GP Ansor yang tersebar hingga tingkat desa dinilai memiliki potensi besar dalam membangun pengawasan berbasis komunitas.

“Jaringan kader yang dimiliki GP Ansor merupakan kekuatan penting dalam ekosistem demokrasi di Indonesia,” katanya.

“Kedepan, GP Ansor Sulsel dapat membuat sistem pelaporan pelanggaran pemilu yang adaptif, sehingga berbagai informasi dan temuan di lapangan dapat segera diteruskan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” pungkas Malik.

Sebagai informasi, konsolidasi demokrasi tersebut dilaksanakan di sela acara Pelantikan Pimpinan Wilayah GP Sulsel masa bakti 2026 – 2030, sebagai momentum memperkuat sinergi antara GP Ansor Sulsel dan Bawaslu Sulsel dalam pengawasan partisipatif.